Isi RKUHP Terbaru: Hina Presiden dan Wakilnya via Sosmed? Siap-Siap Dipidana Penjara 4 Tahun 6 bulan atau Denda Rp 200 juta!


Draft RKUHP terbaru, ancam penghina presiden dan wakilnya dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan||Ilustrasi by Pixabay/qimono

Trendingnews.Id - Sejatinya, setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasinya via jalur sosial media milik pribadi.

Namun, menyampaikan pendapat, kritik dan saran juga harus bijak, terlebih jika hal itu berkaitan dengan seorang pemimpin negara seperti presiden dan wakilnya.

Diharapkan, pendapat atau masukan lebih mengarah ke hal yang positif, bukan justru malah menghina atau menjatuhkan.

Pasalnya, jika hal itu sampai terjadi, urusannya menjadi panjang, terlebih jika aturan atau undang-undangnya sudah disahkan.


(BACA JUGA:Netizen Sebut Keluarga Gen Halilintar Sering Bikin Ulah, Banyak Warga Malaysia Muak: Langgar Prokes Hingga Sering Didenda)

Bila dinyatakan bersalah, hinaan pada presiden dan wakil akan berujung pada tindak pidana yang akan diganjar hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda paling tinggi Rp 200 juta.

Hal itu lah, gambaran dari Draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP terbaru.

Ancaman hukuman itu, tertuang dalam Draft RKUHP terbaru Pasal 219 Bab II tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.
 
Begini, bunyinya: "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV," demikian bunyi Pasal 219 Bab II tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, dikutip Jakbarnews.com, pada Senin 7 Juni 2021.

(BACA JUGA:Trending: Hastag Tangkap Haikal Hassan di Twitter Gegara 'Berbau SARA', Muannas: Lebih Bahaya dari Kasus Ratna Sarumpaet!)

Selain itu, dalam RUU KUHP terbaru ini dijelaskan juga persoalan mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden yang dilakukan tidak melalui medsos.


Tag Terkait:
Sumber: Treandingnews